REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pemilihan kandidat menteri yang bakal menempati kursi kabinet presiden terpilih Joko Widodo telah bergulir di tengah masyarakat. Muncul wacana agar capres gagal Prabowo Subianto patut didengarkan usulannya.

"Ada baiknya Jokowi meminta pendapat Prabowo dalam  membangun  bangsa ini, termasuk dalam penyusunan kabinet. Biar bagaimanapun, Prabowo itu didukung oleh 47 persen lebih pemilih. Jadi, suara rakyat tersebut  tidak boleh diabaikan," kata Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Otto Hasibuan, Jumat (25/7).

Otto mengingatkan, Indonesia tidak mengenal partai oposisi seperti di negara lain. Sehingga pada prinsip the winner take all atau hanya pemenanglah yang berhak menentukan, tidak berlaku dalam negara kesatuan republik  indonesia.

"Gotong royong adalah prinsip yg kita anut selama ini. Jadi wajar kalau Jokowi harus tetap menghormati Prabowo-Hatta dan meminta pendapat mereka untuk menentukan jalannya pemerintahan. Kemenangan Jokowi adalah kemenangan rakyat jangan hanya di bibir saja," lanjut Otto.

Ia pun mengingatkan, secara politik kedudukan kubu Prabowo sangat kuat dan tidak boleh dianggap main-main. Sehingga sebelum pelantikan presiden, masalah legalitas belum selesai.  "Jadi, kalau kita menyatakan kemenangan Jokowi adalah kemenangan rakyat maka itu berarti Prabowo-Hatta memiliki andil di sana sebesar 47 persen rakyat Indonesia," tambahnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika