Ahad 27 Jul 2014 21:48 WIB

Jenderal Prayuth Tegaskan Thailand Bukan Pelanggar Hak Asasi

Demo antipemerintah Thailand di Bangkok pada 26 Maret 2014.
Foto: AP Photo
Demo antipemerintah Thailand di Bangkok pada 26 Maret 2014.

REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Jenderal Prayuth Chan-ocha, pemimpin Dewan Nasional untuk Ketentraman dan Ketertiban (NCPO) dan panglima militer Thailand, Jumat menegaskan negaranya tidak melanggar hak asasi manusia.

Dalam pidato televisi mingguannya pada Jumat malam, Jenderal Prayuth mengatakan, berdasarkan atas keadaan tidak umum di kerajaan tersebut, NCPO perlu mengekang kebebasan, yang mungkin memengaruhi hak asasi manusia, seperti, mendesak media berhati-hati dalam menyajikan berita.

Mengenai laporan-laporan media tentang rencana pemulangan orang-orang Myanmar yang menyeberangi perbatasan karena melarikan diri dari pertempuran di Myanmar, Jenderal Prayuth mengatakan "tidak ada tindakan yang telah diambil sejauh ini".

Masalah itu, menurutnya, harus dibahas dengan pemerintah Myanmar tentang cara pengiriman orang-orang itu kembali ke negara mereka dengan aman, sementara pada saat yang sama pemulangan yang direncanakan juga harus tidak melanggar hak asasi manusia.

Dia mengatakan rencana tersebut, jika hasil, juga akan berlaku untuk orang-orang Rohingya karena orang-orang ini diselundupkan ke Thailand secara ilegal oleh jaringan perdagangan manusia.

Jika tidak ada tindakan yang diambil, perdagangan manusia akan terus mewabah Thailand.

Sebagian besar orang Rohingya melarikan diri dari penindasan di Myanmar dan tiba di Thailand melalui laut, berharap untuk melanjutkan perjalanan mereka ke Malaysia.

Jenderal Prayuth mengatakan, wakil kepala tentara staf angkatan bersenjata telah membahas dengan perwakilan Amnesti Internasional (AI) kekhawatiran atas pelanggaran hak asasi manusia, sebelum dan sesudah darurat militer di kerajaan.

Para wakil setuju dan tampaknya memiliki sikap positif terhadap NCPO mengenai hak asasi manusia setelah diskusi.

Dia mengatakan NCPO sedang mempertimbangkan membentuk satu komite yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia di Thailand, sementara aparat keamanan telah ditugaskan untuk menerapkannya.

Mengenai pendaftaran pekerja migran, yang akan memungkinkan mereka untuk bekerja di Thailand secara legal dan memperoleh manfaat yang sama seperti pekerja Thailand, Jenderal Prayuth mengatakan bahwa sejauh ini para pemilik kapal pukat sudah mendaftar sebanyak 53.260 buruh migran.

Dia mengatakan semua pusat Layanan Satu Atap yang bertujuan untuk memfasilitasi buruh migran dalam proses pendaftaran telah dibentuk di 22 provinsi pesisir, seperti yang direncanakan oleh NCPO.

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْۗ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْۗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ
Dan mereka (Ahli Kitab) tidak berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu (kebenaran yang disampaikan oleh para nabi) karena kedengkian antara sesama mereka. Jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Tuhanmu (untuk menangguhkan azab) sampai batas waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang mewarisi Kitab (Taurat dan Injil) setelah mereka (pada zaman Muhammad), benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang Kitab (Al-Qur'an) itu.

(QS. Asy-Syura ayat 14)

Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement