REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah pilpres 2014, Partai Golkar mengalami dinamika politik. Salah satunya tudingan kinerja partai terutama ketuanya, Aburizal Bakrie tak memuaskan.

Tak pelak, persoalan itu memunculkan isu dan dorongan agar musyawarah nasional (munas) Partai Golkar dipercepat yang sebelumnya 2015 menjadi 2014.

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung beranggapan dorongan dengan menggunakan alasan 'kinerja tak memuaskan' adalah hal yang wajar.

Namun, ia mengingatkan penilaian secara kelembagaan bukan tergambar dari satu atau dua pihak saja tetapi seluruh DPD Partai Golkar. Munas, lanjutnya, menjadi tempat penilaian yang sesungguhnya.

"Ya bisa saja mereka mengatakan begitu, itu adalah wajar. Itu hak mereka. Tapi untuk menilai pertanggungjawaban kepengurusan partai ini, ya pada waktu munas penilaiannya itu," katanya, Selasa (29/7).

Ia mengatakan munas baru digelar 2015. Di sana, DPD berhak untuk menerima atau menolak program pengurus partai.

"Apakah pengurus sekarang ini programnya diterima dengan baik atau tidak atau bahkan ditolak tergantung munas yang akan datang itu," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika