REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Jatuhnya kembali korban jiwa di pihak kepolisian akibat aksi kekerasan kelompok bersenjata di Papua mendapatkan komentar dari pengamat. Ketua Pusat Studi Keamanan dan Politik (PSPK) Universitas Padjajaran (Unpad) Muradi menganggap, sudah saatnya negara mengambil sikap tegas dalam menyudahi teror kelompok bersenjata di Papua.
Menurut Muradi, selama ini pemerintah masih menganggap para perusuh bersenjata di Papua sebagai ancaman keamanan biasa. Padahal, Muradi berpendapat, kelompok diduga kuat Organisasi Papua Merdeka (OPM) tersebut adalah ancaman serius terhadap disintegrasi.
“Mereka kini memiliki 15 perwakilan di berbagai negara di dunia. Sebagian besar di negara-negara kepulauan Pasifik, seperti Vanuatu, Palau, Solomon. Di Eropa, mereka besar di Inggris, Jerman dan Belanda,” kata Muradi, dihubungi Selasa (29/7).
Menurut Muradi, pemerintah sudah seharusnya memiliki kebijakan strategis dalam menyudahi aktivitas kekerasan oleh kelompok bersenjata di Papua. “Jumlah mereka tidak lebih dari 300 orang, dengan hanya 150 pucuk senjata. Kalau negara tegas, mudah saja untuk mengalahkan mereka,” tutur Muradi.
Selain dengan jalan senjata, menurut Muradi, aksi diplomasi lunak soft diplomacy terhadap publik juga harus dilakukan. Hal tersebut , terutama untuk meluruskan pandangan publik dunia tentang situasi yang terjadi di Papua.