REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) memiliki hak preogratif untuk menentukan siapa saja orang yang masuk dalam kabinet pemerinahannya. Jokowi mengatakan, anggota tim transisi tidak dijamin masuk dalam kabinet.
"Tidak identik langsung masuk kabinet. Misalnya deputi pertanian jadi menteri pertanian, tidak. Tapi bahas mengenai itu iya," ujarnya usai meresmikan kantor transisi, Senin (4/8).
Kepala Staf Kantor Transisi, Rini Soewandi mengatakan, saat ini ia dan tim masih menggodok susunan kabinet. Tim transisi, menurut dia, bertugas menyiapkan sumber daya. Keputusan akhir tetap berada di tangan Jokowi.
"Kami menyiapkan nama-nama yang memiliki potensi dan talenta," ujar mantan menteri perindustrian dan perdagangan tersebut.
Menurut Rini, tidak ada target kapan susuan kabinet harus rampung. Ia hanya mengatakan, semua tugas pokok tim harus selesai akhir September.
Sebab, ruang lingkup kerja tim transisi tak hanya menggodok kabinet saja. Tetapi juga mempersiapkan program-program ke depan.
"Program-program tadi sudah ada pokja petani, pokja nelayan, pokja pedesaan, pokja infrastruktur, semua program harus selesai akhir September," kata dia.