REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD– Perdana MenteriIrak Nouri Maliki memerintahkan pasukan udaranya untuk membantu pasukan Kurdi memberantas militan Sunni di utara wilayah tersebut. Tawaran bantuan ini diberikan setelah Negara Islam atau ISIS merebut dua kota dan dua ladang minyak terdekatnya dari pasukan Kurdi dalam pekan ini.

Dilansir dari BBC, pasukanKurdi yang dikenal sebagai Peshmerga pun akan melakukan serangan balik. Para militan telah menguasai sejumlah wilayah di utara Irak dari kendali pemerintah padaJuni silam. Sejak saat itu, hubungan antara pemerintahan Kurdistan dan Baghdad pun menegang.

Menurut korespondenBBC, tawaran bantuan udara Maliki dapat mengisyaratkan adanya pemulihan hubungan dalam menghadapi Negara Islam atau ISIS. “Kepala komandan pasukan militer telah mengeluarkan perintah kepada pemimpin angkatan udara dan unit penerbangan militer agar membantu pasukan Peshmerga,” kata juru bicara militer Irak Qassem Atta.

Pemimpin Kurdi pun hingga kini belum merespon tawaran itu. Sebelumnya, pejabat Kurdi mengatakan pasukan Peshmerga kewalahan mengatasi kelompok ISIS. Namun kini telah mengerahkan pasukannya untuk menggempur kelompok itu.

“Situasi sangat serius di wilayah itu. Kondisi itu harus segera diselesaikan,” kata pejabat tersebut.

Kelompok Kurdish Suriah,PYD, mengatakan pasukannya telah melintasi perbatasan pada Senin. Partai Pekerja Kurdistan (PKK) juga mendesak seluruh warga Kurdi agar bertempur melawan para militan Sunni.  PKK telah menghabiskan waktu selama tiga dekade agar mendapatkan wilayah otonomi Kurdi Turki dan kini tengah berusaha dalam proses perdamaian dengan pemerintahan Turki.

PBB mengatakan puluhan ribu warga minoritas Irak Yazidi telah melarikan diri setelah militan Sunni merebut kota Sinjar dan Zumar pada akhir pekan. Mayoritas warga yang melarikan diri berada di daerah terbuka di pegunungan di dekat kota. Nickolay Mladenov, wakil khusus Irak untuk PBB menyebut situasi tersebut sangat menyedihkan.

“Kami memiliki pasokan dan kami dapat segera mendistribusikannya setelah situasi keamanan memungkinkan,” katanya.

“Situasi ini cukup dramatis. Kami memiliki laporan yang semakin banyak yang menyebutkan banyak warga tak mendapatkan air minum, makanan, dan kekurangan obat-obatan,” katanya.

Minoritas Kurdi di Irak berhasil mendirikan daerah otonomi di bagian utara pada 2005 silam. Ketika para jihad Negara Islam menguasai sejumlah kota di utara Irak pada Juni, warga Kurdi pun menguasai sejumlah wilayah yang ditinggalkan oleh pasukan Irak.

Pada Juli, blok politik Kurdi mengakhiri semua partisipasinya di pemerintahan nasional Irak sebagai protes atas klaim Maliki yang menyebutkan Kurdi memberikan perlindungan paramilitan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika