REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pusat Kajian Trisakti Fahmi Habsyi menyatakan, sejak awal pendirian kantor transisi bukanlah ide orisinal Jokowi. Seperti dinyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa hal itu idenya agar memudahkan transisi pemerintahan berikutnya.
Jokowi, kata dia, dengan bijak merespon ide SBY sebagai bentuk kesantunan berpolitik dan tidak mengikat Jokowi-JK untuk melanjutkan kebijakan-kebijakan masa lalu yang tidak prorakyat.
Dia menyatakan, orang-orang yang diminta bantu Jokowi di kantor transisi dapat dipastikan orang-orang yang ikhlas dan bukan memikirkan diri sendiri buat jadi menteri dan jauh dari konflik kepentingan kedepan.
"Saya melihatnya model Philisopher King, filsuf Plato. Dan mereka diharapkan mencegah transisi-transisi yang buruk dari pemerintahan Yudhoyono," ujar inisiator PDIP Projo tersebut,
Fahmi menjelaskan, publik tidak perlu risau saran SBY pembentukan kantor transisi itu positif asal niatnya sejak awal untuk mentransisikan hal dan kebijakan baik. Sehingga, pemerintahan SBY dapat dilanjutkan dan bukan untuk mentransisikan kebijakan yang negatif dan kontraproduktif.
"Publik dan relawan pasti akan mencermati dan tidak ingin kantor transisi menjadi tempat transisi kepentingan dan para mafia di era Yudhoyono dalam ruang abu-abu. Jadi tagline yang berkembang di relawan dan sosmed #SaveJokowi masih ideal hingga pengesahan kabinet," katanya.