REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar memecat sejumlah pengurus partainya yang terus menyuarakan penolakan terhadap koalisi permanen dan mendesak percepatan Musyawarah Nasional (Munas).  Keputusan pemecatan dikeluarkan pada hari Jumat (7/8) melalui rapat pengurus DPP terbatas.

Selain Agung Laksono, Ketua Bidang Pemuda Olahraga DPP Golkar, Yorrys Raweyai juga ikut terkena sanksi pemecatan. Saat dikonfirmasi Republika, Yorrys mengkritik mekanisme pengambilan keputusan yang dilakukan DPP dalam memecat dirinya. "Keputusan memecat mestinya dibahas dalam pleno. Ini mereka rapat tertutup sendiri," kata Yorrys.

Menurut Yorrys restrukturisasi pengurus tidak akan membuat kinerja politik DPP . Pasalnya, Yorrys percaya dalam waktu  Munas akan terselenggara. Itu artinya akan ada pergantian ketua umum sekaligus pengurus DPP Golkar secara keseluruhan. "Pertanyaannya efektif tidak karena ini kan sudah tinggal sebentar lagi (munas)," ujar Yorrys.

Sepengetahuan Yorrys ada delapan pengurus lain yang dipecat DPP Golkar. Yorrys menilai pemecatan ini sebagai simbol kepanikan kubu Ical menjelang terbentuknya pemerintahan baru. Yorrys bahkan menuding Ical Cs sedang berusaha menyelamat kepentingan-kepentingan bisnis maupun politiknya seiring kekalahan Prabowo-Hatta. "Ini sikap panik. Sudah kalah. Orientasi mereka sekarang bukan menyelamatkan Golkar tapi mempertahankan perusahaan," kata Yorrys.

Pada akhirnya Yorrys berkesimpulan pemecatan terhadap pengurus Golkar hanya akan membuat citra Golkar terpuruk. Golkar telah menjelma menjadi partai yang otoriter dan meninggalkan prinsip-prinsip musyawarah mufakat. "Ini lebih kejam dari Orde Baru. Sudah seperti komunis," ujar Yorrys.

Ikuti Whatsapp Channel Republika