REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU -– Paham-paham yang menghalalkan segala kekerasan untuk mencapai tujuannya, sangat bertentangan dengan kedaulatan Negara Kesatuan Republika Indonesia (NKRI). Karena itu, keberadaannya di Nusantara, termasuk Kabupaten Indramayu, harus ditolak demi terciptanya kondisi masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera.

"Paham agama yang menyimpang dan bertentangan dengan Islam serta segala bentuk kekerasan, tidak boleh dibiarkan. Termasuk juga Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), harus ditolak keberadaannya," kata Bupati Indramayu Hj Anna Sophanah kepada ROL usai acara halal bi halal bersama jajaran PNS di Alun-alun Indramayu, Senin (11/8).

Karena itu, Anna mengajak semua lapisan masyarakat di Indramayu untuk sama-sama menjaga keamanan dan kedamaian. Kata dia, bila ditemui adanya kelompok atau kumpulan orang-orang yang mencurigakan, hendaklah melaporkan hal tersebut kepada aparat berwenang.

Sehingga, munculnya kelompok-kelompok yang membawa paham-paham bertentangan dengan syariat Islam dan kepentingan negara, bisa dicegah lebih dini. "Memang, sejauh ini belum ada laporan kelompok itu ada di Indramayu. Tapi kita harus tetap mewaspadainy," ujar Anna di dampingi Kabah Humas Pemkab Indramayu Wawan Idris.

Bupati mengaku, sangat bersyukur dengan solidnya unsur muspida (kepolisian, TNI, Kejaksaan, dan Pemkab Indramayu) dalam menjaga ketertiban dan keamanan daerah. Bahkan, pihaknya selalu berkomunikasi dengan seluruh unsur muspida tersebut demi menjaga kondusivitas daerah.

Pada akhir pekan kemarin, Indramayu pun mendeklarasikan penolakan ISIS bertempat di Polres Indramayu. Sejumlah elemen masyarakat turut hadir dalam deklarasi itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika