REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Hanura mendukung gagasan presiden terpilih, Joko Widodo tentang menteri kabinet yang harus melepas jabatan sebagai pengurus struktural partai politik. Hanura menilai gagasan Jokowi sebagai terobosan bagi efektifitas kinerja pemerintahan.

"Partai-partai pengusung harus ikhlas dan siap terhadap fatsun politik yang dikeluarkan Jokowi. Termasuk kalau beliau memberi syarat menteri tidak rangkap jabatan di partai," kata Ketua DPP Hanura, Yuddy Chrisnandy saat dihubungi Republika, Selasa (12/8).

Menurut Yuddy, menteri yang menjabat sebagai pengurus partai cenderung tidak dapat fokus menjalankan tugas. Hal ini karena konsentrasi mereka terpecah saat menghadapi momentum-momentum politik tertentu. Menjelang pemilu misalnya, Yuddy menyatakan banyak menteri dari kalangan partai yang sibuk berkampanye dan mengurus pendaftaran caleg.

"Misalnya satu tahun menjelang pemilu, kerja menteri menurun karena sibuk atur daftar caleg, sibuk kampanye," katanya.

Yuddy tidak sepakat dengan pendapat bahwa perkara profesionalitas, kapabilitas, dan integritas menteri bergantung pada individu masing-masing. Menurutnya tetap lebih baik jika menteri fokus bekerja melayani rakyat. Sehingga, sasaran pembangunan yang ditetapkan pemerintah lebih efektif.

"Hanura menghargai gagasan Jokowi. Kami tidak pada posisi melakukan bargaining dalam fatsun politik Jokowi tersebut," ujar Yuddy.

Ikuti Whatsapp Channel Republika