Rabu 13 Aug 2014 11:16 WIB

Pemerintah Diminta Hentikan Konglomerasi Media

Rep: Elba Damhuri/ Red: Muhammad Hafil
Pengunjung sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta memotret suasan rekapitulasi nasional Pilpres 2014 KPU di layar televisi, Selasa (22/7)
Foto: Republika/ Adhi Wicaksono
Pengunjung sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta memotret suasan rekapitulasi nasional Pilpres 2014 KPU di layar televisi, Selasa (22/7)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Praktik konglomerasi media mengkhawatirkan sejumlah kalangan terutama terkait dengan kepentingan politik. Manager Program Satu Dunia Anwari Natari mengatakan media massa besar yang berpusat di Jakarta ini berhasil memengaruhi opini publik.

Penelitian Satu Dunia terkait Kebijakan Telematika dan Konglomerasi Media pada 2011 mengungkapkan konglomerasi media muncul sejak zaman Soeharto dan terpusat di Jakarta. “Akibatnya pemberitaannya pun cenderung bias Jakarta,” jelas Anwari Natari dalam siaran pers kepada Republika, Rabu (13/8).

Dari Jakarta pula, kata dia, opini publik dibangun untuk seluruh Nusantara. Bahkan, sampai adzan Magrib pun harus mengikuti jadwal televisi Jakarta. Ia berharap pemerintah mengatur konglomerasi media massa ini agar tidak terjadi bias-bias informasi yang cenderung mementingkan satu golongan tertentu.

Anwari mendesak agar ada aturan penghentian atau pembatasan konglomerasi media massa. Dominasi media yang kuat ini tidak berdampak baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement