REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill diajukan ke penuntut umum atas dugaan penyalahgunaan belanja saham perusahaan minyak dan gas oleh pemerintah, demikian dilaporkan, Rabu (13/8).
O'Neill mengecam langkah komisi Ombudsman yang disebutnya mengecewakan dan menambahkan bahwa ia tidak mendapat waktu yang cukup untuk menanggapi tuduhan, harian Post-Courier melaporkan.
"Ini adalah 'iri hati' mantan menteri yang mengangkat masalahnya ke ombudsman," kata O'Neill dalam pernyataan yang dikutip harian tersebut.
"Saya ingin melihat bahwa kasus tuntutan ini sepenuhnya merupakan ujian terhadap sistem pengadilan dan bila ada campur tangan yang tidak semestinya, akan terpapar."
O'Neill mengatakan rujukan itu terkait pada keputusan pemerintah untuk menaikkan utang bank guna membeli kembali saham-saham perusahaan gas Australia--yang mempekerjakan banyak orang PNG, bekerjasama dengan Exxonmobile dalam proyek besar Gas Alam Cair di negara Pasifik.
Ombudsman menengarai bahwa prosesnya tidak sesuai dengan kesepakatan dengan menteri keuangan Don Polye yang baru dipecat. Polye menolak menandatangani pinjaman sebesar 1,2 miliar dolar Australia untuk membeli kembali sebagian saham pemerintah yang telah dijual pada Maret.
O'Neill membantah tuduhan tersebut dengan mengatakan bahwa pemerintah mengungkapkan semua proses yang diperlukan untuk memperoleh saham yang katanya sudah meningkat nilainya. "Dalam politik selalu ada pembongkaran rahasia yang ditujukan untuk mengacaukan pemerintah yang terpilih secara demokratis," kata perdana menteri.
"Tetapi kami tidak akan membiarkan masalah ini mengalihkan perhatian kami pada agenda pembangunan ekomomi. Kepedulian saya hanya pemodal tidak akan pergi hanya karena serangan politik ini."
Awal tahun ini O'Neill menghadapi kemungkinan penangkapan atas dugaan korupsi yang menurutnya juga sebagai langkah berlatar politik. Ia mengatakan akan bekerjasama dengan penyelidikan apapun atas tuduhan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika