REPUBLIKA.CO.ID, TERNATE -- Pemerintah Kota (Pemkot), Maluku Utara (Malut), akan memberikan sanksi tegas terhadap pegawainya yang terbukti terlibat dalam gerakan ISIS (Negara Islam Iraq dan Syria) di daerah itu.

''Meski hingga saat ini gerakan ISIS di kota Ternate baru sebatas wacana, namun Pemkot mulai mencium adanya upaya-upaya masyarakat untuk mencari tahu organisasi ini,'' kata Wakil Wali Kota Arifin Djafar di Ternate, Sabtu.

Ia mengatakan, berdasarkan laporan yang kami terima dari tim kewaspadaan dini maupun Muspida, sudah mulai tercium adanya kelompok masyarakat yang ingin mencari tahu ISIS itu sendiri.

Meski secara terstruktur, gerakan ISIS itu belum ada. Namun Pemkot, kata dia, tidak segan-segan memberikan sanksi tegas terhadap para pegawainya yang terbukti ikut dalam gerakan tersebut.

''Tentu akan didalami dulu keterlibatan yang bersangkutan sejauh mana dia terlibat,'' katanya.

Menurutnya, jika ada indikasi pegawai Pemkot yang terlibat, tentu akan ditindak berdasarkan ketentuan yang berlaku.

''Apabila terbukti dan benar adanya, maka yang bersangkutan akan dikenai sanksi berdasarkan ketentuan Pegawai Negeri Sipil dan tentu juga akan mendapat hukuman dari aparat penegak hukum,'' katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika