REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjajanto mengatakan, ada lima opsi yang sedang digodok untuk merampingkan kementerian dalam pemerintahan Jokowi-JK.

Opsi-opsi tersebut ditargetkan selesai pada Rabu (27/8) pekan depan dan akan diserahkan kepada Jokowi-JK.

"Jadi ada lima opsi perampingan kementerian, tadi pagi mulai dirancang opsi ke tiga," katanya di Kantor Transisi Jokowi-JK, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/8).

Andi menjelaskan, opsi pertama adalah status quo. Dimana jumlah kementerian dalam pemerintahan 2014-2019 akan sama dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berjumlah 34 kementerian.

Untuk opsi ke dua, jumlah kementerian akan lebih ramping menjadi 27 dengan menyisakan satu wakil menteri yakni di Kementerian Luar Negeri. Hal ini diambil dengan berdasarkan Undang-Undang tentang Kementerian.

Dia melanjutkan, opsi ke tiga yakni opsi pendekatan fungsional. Opsi ini akan mengidentifikasi fungsi-fungsi yang selama ini tersebar di kementerian-kementerian. "Tapi kami belum tahu berapa jumlah menterinya," ujarnya.

Opsi yang ke empat, kata dia, adalah opsi ideologis berbasis trisakti. Andi mengaku opsi belum dibahas sama sekali formulanya. Sementara opsi ke lima yakni opsi kompeks sistem. Dimana opsi terakhir ini merupakan pendekatan dari gabungan keempat opsi yang ada.

Ikuti Whatsapp Channel Republika