REPUBLIKA.CO.ID,BATAM--Kota Batam Kepulauan Riau terancam mengalami krisis solar pada akhir tahun akibat pengurangan kuota bahan bakar solar bersubsidi hingga 20 persen yang diterapkan pemerintah pusat.
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Batam Amsakar Achmad di Batam, Jumat, mengatakan hingga semester I tahun 2014, jumlah solar yang tersalurkan sudah lebih dari 50 persen kuota yang ditetapkan pada awal tahun. Itu belum dihitung dengan pemotongan kuota 20 persen.
"Artinya, estimasi kami sisa kuota hanya cukup sampai Oktober saja ditambah pemotongan kuota 20 persen. Dikhawatirkan akan ada permintaan BBM bersubsidi yang tidak terpenuhi," kata Amsakar.
Berdasarkan data Disperindag ESDM Kota Batam, kuota solar bersubsidi 2014 yang diberikan pemerintah sebanyak 90.455 kiloliter. Sebanyak 56.628 kiloloter di antaranya sudah terpakai pada periode enam pertama 2014.
Dari data itu, artinya sisa volume solar untuk sepanjang semester II tinggal 33.827 kiloliter. Itu pun belum dihitung pengurangan 20 persen.
Pemotongan solar bersubsidi akan mempengaruhi semua angkutan transportasi di Batam, termasuk nelayan yang menggunakan solar bersubsidi.
Diperkirakan, kuota solar subsidi untuk nelayan habis pada akhir Agustus 2014. Sehingga nelayan terpaksa menggunakan solar non subsidi untuk bulan selanjutnya hingga awal tahun depan.
Pemkot Batam berharap pemerintah pusat dan Pertamina mengembalikan kuota solar subsidi untuk Batam, demi menghindari krisis bahan bakar itu pada akhir tahun.
"Kami akan berupaya agar ada ruang untuk mengembalikan volume BBM subsidi itu," kata dia.
Terpisah, Pengamat Ekonomi Perbatasan Suyono Saputra mengatakan Pemkot Batam, harus serius mengerahkan upaya agar konsumsi BBM tetap pada batas kuota dan penggunaannya tidak diselewengkan.
"Ini saatnya pemerintah melakukan pengawasan sekaligus menghitung kebutuhan BBM bersubsidi yang riil," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika