REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Pemkab Sleman, DIY, berhasil meraih prestasi terkait implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Bahkan, Pemkab Sleman masuk sembilan kabupaten/kota seluruh Indonesia yang mendapatkan predikat A.
Hal itu terlihat dari Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) 2018 di Makassar, Sulawesi Selatan. Laporan evaluasi diserahkan kepada 186 pemerintah daerah wilayah tiga.
Itu terdiri dari 174 pemerintah kabupaten/kota dan 12 pemerintah provinsi yang meliputi Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, DI Yogyakarta, dan Jawa Tengah. SAKIP Pemkab Sleman meraih 81,72 atau predikat A.
Predikat ini merupakan kategori interpretasi memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel. Nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu yakni 78,02.
Nilai itu merupakan akumulasi penilaian seluruh komponen manajemen kinerja di Pemkab Sleman. Di antaranya perencanaan kinerja 27,49 dari bobot 30, pengukuran kinerja 20,98 dari bobot 25, dan pelaporan kinerja 13,06 dari bobot 15.
Lalu, ada evaluasi internal 8,23 dari bobot 15 dan pencapaian kinerja 11,97 dari bobot 20. Akumulasi nilai-nilai itu yang mengantarkan Pemkab Sleman raih predikat A, naik dari sebelumnya yang hanya mendapat predikat B.
Bupati Sleman, Sri Purnomo mengatakan, berbagai usaha peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola administrasi terus dilakukan Pemkab Sleman. Itu didorong terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya saing.
Hasil kinerja salah satunya dapat dilihat dari berbagai prestasi yang mampu diraih Pemkab Seman baik tingkat daerah maupun nasional. Sri mengapresiasi kinerja semua pihak di Kabupaten Sleman sampai mendapat nilai memuaskan.
Hasil penilaian ini ditekankan bukan tujuan akhir, melainkan sebagai gambaran kinerja seluruh OPD di Kabupaten Sleman baik. Sri berharap, pencapaian ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan.
"Penghargaan mencerminkan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang dilakukan Pemkab Sleman sudah sesuai Rencana Pembangunan Jalan Menengah dan dapat memberi efek dalam menyejahterakan masyarakat," kata Sri, Rabu (20/2).
Pemkab Sleman memang melakukan sejumlah perbaikan SAKIP. Monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan terus-menerus, sehingga perencanaan dan pelaksanaan kinerja dapat ditingkatkan secara efektif dan efisien.
Selain itu, mereka cukup gencar mendorong OPD memanfaatkan IT secara optimal dalam melakukan pelayanan publik seperti e-planning, e-budgeting, dan e-sakip. Ada pula motivasi dan pengendalian dari pimpinan yang disebut berpengaruh.
Sri mendorong seluruh OPD di Sleman lebih meningkatkan lagi kinerja selama ini. Sehingga, APBD dapat dikelola secara terencana dengan baik, tepat waktu dan profesional mengingat masih ada predikat AA yang belum tercapai.
Pada LHE AKIP 2018 di Makassar, Menteri PAN RB, Syafruddin menilai, penyerahan hasil evaluasi SAKIP tidak untuk mencari siapa yang menang dan kalah. Namun, sebagai catatan atau peninggalan para abdi negara.
Utamanya, dalam menciptakan perubahan kinerja. Karenanya, ia berharap, para penerima hasil evaluasi tidak cepat berpuas diri dengan hasil yang telah didapat dan tidak berhenti di sana.
"Melainkan terus memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan lebih baik lagi pada tahun mendatang," ujar Syafruddin.
