REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah bekerja keras dan independen dalam menyiapkan tahapan pemilu. Tidak hanya KPU, tim pasangan calon (paslon) Joko Widodo-Ma'ruf Amin itu menyebut Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK) juga sudah menunjukkan kerja keras.
"Kami menilai bahwa KPU, Bawaslu, hingga Mahkamah Konstitusi (MK) siap menyelenggarakan dan memproses hasil pemilu secara jujur, aman damai, fair, dan adil," kata Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Ace Hasan Syadzily dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (14/3).
Kendati demikian, politikus Partai Golkar itu berharap masyarakat dapat secara aktif ikut mengawasi langsung tahapan pemilu yang sedang dikerjakan KPU dan Bawaslu. Pengawasan untuk menghindarkan diri dari hasutan hoaks.
TKN mendorong masyarakat agar tidak mudah memercayai isu-isu tidak terverifikasi. Ace mengatakan, isu tersebut merupakan hoaks dan fitnah yang sengaja dilakukan sekelompok orang yang ingin berkuasa dengan menghalalkan segala cara demi meraih tujuannya.
Ace juga mengatakan, hoaks tersebut juga merupakan upaya delegitimasi KPU merupakan bentuk ketakutan pihak tertentu yang tak siap dan takut kalah dalam pemilu. Tim mengaku mendeteksi makin kuatnya upaya membangun persepsi publik untuk mendeligitimasi.
Ace kemudian merujuk pada hasil survei SMRC yang menyebut mendapati hampir 80 persen masyarakat percaya dengan kinerja dan integritas KPU. Hanya 11 hingga 12 persen masyarakat yang kurang atau tidak yakin dengan kemampuan KPU dan Bawaslu.
"Kecenderungan (ketidakpercayaan) itu terlihat jauh lebih tinggi di kalangan pendukung Prabowo-Sandi," kata Direktur Riset Saiful Mujani Research and Consulting Deni Irvani.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pengarah TKN Jusuf Kalla, berharap upaya mendeligitimasi kerja KPU itu segera dihentikan. Dia mengatakan, apalagi UU telah menyiapkan mekanisme bagi pihak-pihak yang tak puas dengan hasil pemilu.
"Ya sudah, paling (kalau ada protes) bawa ke MK," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (12/3).
JK menyarankan untuk membawa masalah itu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bagi yang tidak puas dengan persiapan pemilu yang sudah dilakukan KPU saat ini. Menurut dia, hal itu lebih baik dibanding membangun persepsi negatif publik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika