REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indobarometer, Muhammad Qodari mengatakan, jika Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bergabung ke pemerintahan Jokowi-JK maka akan menambah keberagaman di pemerintahan Jokowi-JK.
Ia menjelaskan, keberadaan PAN dan PPP dapat menjadi refleksi bagi ormas Muslim, seperti Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) sehingga akan menambah keberagaman di pemerintahan Jokowi-JK.
Menurut Qodari, PAN dan PPP harus memulai komunikasi dengan Jokowi jika ingin memutuskan untuk bergabung ke pemerintahan Jokowi-JK.
Ia menilai, PPP akan sangat terbuka untuk bergabung ke pemerintahan Jokowi. Permasalahan PPP hanya berada pada kepemimpinan yang ada di PPP saat ini. Ia mengatakan dari internal PPP banyak yang mendukung Jokowi sehingga akan mudah bagi PPP untuk nantinya memutuskan bergabung ke Jokowi
"Jika bukan SDA maka saya rasa akan saya mudah bagi PPP dan dari pihak Jokowi-JK pun pasti akan menerima karena tidak ada beban politis ataupun psikologis jika PPP ingin bergabung," ujar Qodari saat dihubungi Republika Online pada Senin (25/8).
Sedangkan untuk PAN, ia menilai tidak ada hambatan secara politis jika PAN memutuskan untuk bergabung. Ia menjelaskan, hambatan psikologis bisa berupa adanya kontroversi dari Megawati karena mengingat Hatta Rajasa merupakan besan Presiden SBY. Pdahal, hubungan Megawati dan SBY tidak akur.
Ia menambahkan, Hatta sudah secara terbuka mengatakan menerima keputusan MK yang menolak gugatan pilpres. Itu artinya ada kebesaran hati dan pertimbangan dari Hatta untuk bergabung ke pemerintahan Jokowi. Ia menilai, hubungan ketua umum PAN tersebut dengan Jokowi berjalan baik dan beberapa pengurus partai ada yang mendukung Jokowi-JK sehingga peluang untuk bergabung ke Jokowi-JK selalu ada.
Ia juga mengatakan nantinya jika PPP dan PAN memutuskan untuk bergabung ke pemerintahan Jokowi-JK maka ia meminta agar PPP dan PAN tidak menuntut jabatan. Hal tersebut dikarenakan PAN dan PPP bukan pendukung Jokowi sejak awal. Selain itu, Jokowi juga tidak ingin ada transaksional dalam kabinetnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika