REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina (Persero) telah diminta pemerintah untuk menormalisasi distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.  Keputusan tersebut berimbas pada kemungkinan terlampaunya kuota BBM bersubsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2014 sebesar 46 juta kl. 

Pertamina memproyeksikan kuota akan bertambah 1,35 juta kl. Terkait ini, Pertamina mengaku telah mendapat jaminan pemerintah.

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Firmanzah berpendapat, pemerintah bersama Pertamina kemungkinan akan mengajukan penambahan kuota pada akhir Oktober atau awal November mendatang.  "Mungkin kalau sudah mau habis.  Persisnya, silakan tanya Pertamina," kata Firmanzah kepada Republika Online (ROL), Kamis (28/8). 

Terkait skema pembayaran jika kuota bertambah, Firmanzah mengaku belum dapat memberi penjelasan.   

Berdasarkan data yang dimiliki Pertamina, kebutuhan rata-rata harian premium dan solar selalu lebih besar dari kuota yang telah ditetapkan dalam APBNP 2014.  Konsumsi premium rata-rata 81.132 kl per hari atau lebih tinggi dari kuota 80.024 kl, sedangkan solar rata-rata 43.207 kl per hari (kuota 41.452 kl). 

Tanpa pengendalian konsumsi seperti yang diinstruksikan pemerintah, Pemerintah memperkirakan kuota premium habis 27 Desember 2014, sementara kuota solar habis 6 Desember 2014.

Ikuti Whatsapp Channel Republika