REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) mengklaim belum menerima opsi kabinet yang diusulkan Tim Transisi Jokowi-JK. Rekomendasi tersebut baru sebatas pembahasan bersama secara langsung, belum ada data tertulis yang bisa dikaji.
Dia mengatakan, tidak memahami detail komposisi kelima opsi tersebut karena bahan kajiannya, belum ia terima. Namun, jika sudah diserahkan nanti, JK menyatakan, pasti akan memperhitungkan aspek praktis dan idealnya usulan itu.
"Saya belum terima. Mungkin masih di jalan," kata JK di kediamannya, Jalan Brawijaya, Jakarta, Jumat (29/8).
Sebelumnya, Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Wijayanto mengatakan, arsitektur kabinet pemerintahan Jokowi-JK sudah disusun. Ia juga telah menyerahkan konsep tersebut kepada presiden dan wakil presiden terpilih, tinggal menunggu putusan mereka.
Namun, JK mempertegas, konsep hanya sebatas gagasan dari tim, seperti apa penerapannya dalam pemerintah menjadi kewenangannya bersama Jokowi. Lagipula, ia menambahkan, belum ada pembahasan final sehingga opsi ini dianggap baru sekedar wacana.
Dalam opsi tersebut, jumlah kabinet yang diusulkan salah satunya yakin 20 kementerian teknis dan 5 kementerian kordinator. Namun, kata JK, masukan tersebut tidak semuanya akan diakomodir di pemerintahan mendatang.
"Siapa yang katakan itu? Begini, memang banyak usulan, namun tidak semua bisa saya tanggapi. Lagipula kajiannya belum final," ujar dia.
Kalau awal masa pemerintahan sudah banyak perombakan, maka birokrasi tak akan berjalan. Padahal, komitmen dia bersama Jokowi sepakat, akan langsung bekerja di tahun pertama. Itulah fungsi transisi, untuk memluskan pergantian pemerintah.
Pertemuannya dengan Jokowi dan tim transisi Kamis (28/8) malam, dalam rangka melakukan kajian awal agar program kampanye bisa diterapkan, termaksud target pertumbuhan ekonomi 7 persen per tahun. Dalam waktu dekat, tim juga dijadwalkan berkordinasi dengan kementerian.
"Pekan depan mungkin akan bertemu dengan kementerian. Presiden SBY sendiri sudah setuju, tinggal bergerak," ujar JK.
Saat konsolidasi, JK mengatakan, pihaknya membutuhkan informasi dan data terkait persoalan serta program kerja pemerintah. Seperti apa masalah yang tengah dihadapi negara ini, lalu capaian apa saja yang sudah dan belum tercapai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika