REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Gubernur Kepulauan Riau Soerya Respationo menyatakan belum dihubungi pihak Rumah Transisi untuk mengisi jabatan menteri dalam pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Belum ada. Belum ada komunikasi dengan Rumah Transisi," kata Soerya yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Riau, di Batam, Minggu.
Pada kampanye Pemilihan Presiden 2014, Soerya adalah Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK Wilayah Sumatera, dan ditawari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, atau Menko Maritim kabinet mendatang.
Ia mengatakan tidak ngotot untuk menjabat sebagai pembantu utama presiden, karena jabatan adalah amanah.
Beberapa orang dekat Soerya menyebutkan, Rumah Transisi telah menghubungi Soerya, namun tidak untuk jabatan Menteri di Menko Polhukam, melainkan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara. Namun, Soerya membantahnya.
"Tidak ada itu, tidak... ," kata dia sambil tersenyum. Ia mengatakan juga tidak berupaya mengonfirmasi langsung kepada tim Jokowi-JK di Jakarta mengenai posisi yang pernah ditawarkan kepadanya.
Pria yang juga Wakil Gubernur Kepri itu mengatakan masih berkonsentrasi untuk menjalankan program pemerintah provinsi untuk menyejahterakan masyarakat.
Terpisah, Ketua Yayasan Pendidikan Maritim Indonesia Soraya Djajakusuma yang juga pelaksana tugas Ketua Kadin Kepri mengatakan pihaknya merancang dan mengusulkan Kementerian Koordinator Koordinator Kemaritiman untuk kabinet baru.
Soraya yang dikenal sebagai pakar ilmu maritim bersama tim Kadin Indonesia diminta untuk menyiapkan rancangan Menko Kemaritiman, termasuk kementerian-kementerian yang masuk dalam koordinasinya.
"Masih didiskusikan bersama. Mudah-mudahan bisa diterima," kata perempuan yang akrab disapa Nada.
Nada mengatakaan tidak berharap diangkat menjadi pembantu utama presiden, melainkan hanya ingin usulan Kementerian Koordinator Maritim dapat diterima dan diterapkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika