REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asisten Koodinator Kelompok Kerja Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Ari Perdana menilai perlu ada kebijakan gabungan yang bersifat komprehensif untuk mengatasi tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bahan bakar minyak (BBM).  

Kebijakan tersebut hendaknya tidak hanya mengacu kepada argumen fiskal semata. Melainkan juga argumen reformasi energi.  

Menurut Ari, ketergantungan terhadap BBM perlu diturunkan. Karena energi ini bersifat tidak terbarukan.  

Selain itu, harga murah BBM telah membuat konsumen berlomba-lomba mengonsumsi BBM tanpa batas. Imbas lainnya adalah tersendatnya pengembangan energi baru dan terbarukan.