REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Fuji Pratiwi

KATHMANDU--Petinggi-petinggi Muslim Nepal mengajukan keberatan atas aksi sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memaksa Muslimah Nepal menggunakan kontrasepsi dan melakukan aborsi.

LSM tersebut beralasan bertambahnya jumlah anggota di keluarga Muslim akan mengurangi kesempatan pendidikan dan bantuan kemanusiaan.

''Ini tidak bisa diterima. Ini jelas bertentangan dengan keyakinan kami dan mengeksploitasi kemiskinan masyarakat,'' ungkap Pemimpin Muslim di Distrik Banke, Hassan Miya, sepeti dikutip AsiaNews,  Ahad (31/8).

Muslim yang tinggal di distrik-distrik terpencil di Nepal berada dalam kondisi sangat miskin. Sebagai minoritas, Muslim merasakan tekanan dari komunitas yang mayoritas Hindu.

Mereka, kata Miya, memang membutuhkan donasi sosial. Banyak LSM yang menawarkan bantuan termasuk dana pendidikan dengan syarat harus melaksanankan program keluarga berencana.

Di Nepal, program keluarga berencanan adalah hal yang dianggap memalukan oleh komunitas Muslim. Menghadapai kuatnya protes, Menteri Kesehatan Nepal, Gopal Parajuli berjanji akan menginvestigasi kasus ini.

''Program kesehatan dan pendidikan gratis tidak harusnya mengganggu keyakinan siapapun. LSM juga hanya bisa bekerja jika programnya sesuai hukum dan bisa diterima masyarakat,'' kata Parajuli.

Ikuti Whatsapp Channel Republika