REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyarankan agar Tim Transisi Jokowi-JK menemui menteri kordinator terlebih dahulu sebelum berkordinasi secara teknis di kementerian lainnya. Namun ia menegaskan, hubungan pemerintahan SBY dengan tim tersebut masih baik-baik saja.

Dia mengatakan, tidak ada penolakan dari Sekretaris Kabinet (Setkab), Dipo Alam atas komunikasi tim transisi dengan pemerintah. Hanya saja, sesuai arahan Presiden SBY, kelompok kerja yang dikepalai Rini Soemarno itu harusnya bertemu terlebih dahulu dengan tiga menko dan mensesneg.

“Tidak ditolak, mereka terbitkan surat edaran karena memang arahan Presiden SBY seperti itu. Sekarang komunikasi dengan menko segera berlangsung, hubungannya baik, tidak ada masalah,” kata JK di kediamannya, Jalan Brawijaya, Jakarta, Jumat (5/9).

Sedangkan, terkait usulan Dipo yang meminta komunikasi peralihan pemerintahan dilakukan presiden dan wakil presiden terpilh, kata JK, tidak bisa dilakukan. Kalau langsung mereka yang adakan koordinasi, hal tersebut bukanlah dianggap proses transisi.

Sebelumnya Dipo menerbitkan surat edaran yang berisi larangan kementerian menerima kedatangan tim transisi bentukan Jokowi-JK, apabila belum berkoordinasi dengan menko dan mensesneg. Keluarnya surat itu dilatarbelakangi sikap anggota tim yang bergerak di luar ketentuan pemerintah.

Sekretariat Kabinet pada, Rabu (3/9), merilis Surat Edaran Nomor: SE-10/Seskab/IX/2014 mengenai Koordinasi dan Komunikasi dengan Tim Transisi Presiden Terpilih Periode 2014-2019. Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden SBY dan Jokowi di Bali belum lama ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika