REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia National Shipsowners Association (INSA) mendukung rencana kenaikan tarif bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Akan tetapi mereka meminta agar alokasi subsidi tersebut benar-benar dialihkan untuk pembangunan infrastruktur.

Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan, penghapusan BBM bersubsidi untuk anggota INSA telah diusulkan sejak 2010. Pengecualiannya, untuk kapal ASDP yang tarifnya diatur negara, pelayaran rakyat (pelra), dan kapal perintis.

Artinya, sejak awal INSA setuju terhadap rencana pemerintah menaikkan tarif BBM bersubsidi. Bahkan kalau perlu menghapus subsidi bahan bakar.

Akan tetapi, lanjut Carmelita, dana penghematan dari penghapusan BBM bersubsidi dialokasikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan program pembangunan lain. Tujuannya, agar ekonomi nasional tetap bergerak maju dan masyarakat semakin produktif.

Menurut dia, kebutuhan pembenahan infrastruktur transportasi sudah sangat mendesak, utamanya infrastruktur transportasi laut. Indikatornya, kondisi pelabuhan masih memprihatinkan, sementara tarif di pelabuhan makin membubung tinggi.

Carmelita menegaskan, pemerintah juga perlu mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM Bersubsidi terhadap inflasi. Lonjakan inflasi tentu akan memukul masyarakat kalangan kurang mampu.

Alhasil, hal itu juga akan menjadi beban bagi APBN. ''Jadi, jangan sampai pos subsidi BBM dihapus di APBN, tetapi beban di pos lainnya membengkak,'' ujar dia, Ahad (7/9).

Ikuti Whatsapp Channel Republika