REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Inisiatif Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap presiden terpilih Jokowi, dengan pengadaan lelang mobil dinas tidak berbuah manis. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menaungi Jokowi menolak pengadaan mobil dengan menelan biaya sebesar 91,9 miliar itu.
"Saya cukup yakin pemerintahan pak Jokowi-JK kedepan setelah dilantik per 20 Oktober akan keberatan dengan lelang mobil mewah itu," kata Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo kepada Republika Online (ROL), di sela-sela rapat di DPR, Selasa (10/9).
Menurutnya, untuk apa pembantu presiden yang diharuskan terjun ke lapangan menggunakan mobil mewah.
Tjahjo malah mempertanyakan apakah mobil yang saat ini dipakai oleh para menteri SBY itu sudah tidak layak pakai? "Saya kira masih cukup layak pakai malah masih bisa dikatagorikan itu mobil mewah," ujarnya.
Untuk itu, kata Tjahjo, mumpung belum terlambat, PDIP meminta lelang mobil mewah itu tidak usah dilanjutkan. Karena anggaran untuk mobil bisa digunakan untuk anggaran lain. "Seorang pembantu presiden menggunakan mobil mercy malah akan semakin jauh dengan rakyat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika