REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON-- Presiden Barack Obama mengatakan memiliki wewenang memperluas serangan militer terhadap ISIS di Irak dan Suriah. Serangan ini, lanjutnya, dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Kongres.
Dilansir dari BBC, Obama pun masih akan meminta persetujuan Kongres agar mempersenjatai pasukan oposisi Suriah. Obama juga dijadwalkan akan membeberkan strateginya melawan ISIS pada Rabu malam.
Obama dilaporkan telah membahas strategi melawan ISIS bersama dengan para pemimpin dari kedua partai di Gedung Putih pada Selasa. Pertemuan dengan para pemimpin Kongres ini dilakukan setalah anggota parlemen menghentikan rencana Obama sebelumnya untuk melakukan serangan terhadap Suriah.
Obama mengesampingkan kemungkinan dilakukannya serangan darat AS terhadap ISIS. Namun, ia mengisyaratkan akan memperluas serangan udaranya ke Suriah.
"Selama beberapa bulan, kami tidak hanya akan menghancurkan ISIS, kami juga akan mengurangi kemampuan mereka. Kami akan merebut kembali wilayah yang mereka ambil alih dan kami akan mengalahkan mereka," katanya.
Gedung Putih mengatakan, Obama berbicara kepada para pemimpin Kongres dan menyambut baik dukungan Kongres, serta berjanji akan tetap meminta pendapat dari mereka. Namun, asisten Obama menyebutkan ia tidak akan mencari wewenang baru dari Kongres atas tindakan militernya.
"Presiden mengatakan kepada para pemimpin bahwa ia memiliki wewenang yang perlu ia ambil untuk melawan ISIS dan sesuai dengan misi yang akan ia sampaikan besok malam," kata Gedung Putih.
Berdasarkan jajak pendapat Washington Post-ABC, sebagian besar warga Amerika menilai ISIS sebagai ancaman serius terhadap AS. Mereka juga mendukung serangan udara di Irak dan Suriah. Kelompok radikal ISIS telah merebut sejumlah wilayah di Irak dan Suriah dalam beberapa bulan ini.
Mereka pun mendirikan negara Islam. Bahkan, dua jurnalis AS juga telah dibunuh sebagai bentuk balas dendam terhadap AS. Sekitar 100 warga Amerika diyakini telah bergabung dengan ISIS. Departemen luar negeri pun mencoba menghentikan perekrutan terhadap warganya.
Sementara itu, Prancis menyatakan akan menjadi tuan rumah konferensi internasional terkait Irak pada 15 September mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika