REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Laporan keuangan puluhan kementrian/lembaga (K/L) berhasil mendapatkan opini baik. Termasuk yang berhak mendapatkan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  adalah Kementerian energi dan Sumber Daya Mineral yang baru saja dijegal kasus korupsi.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan status WTP tidak bisa menjamin K/L terlibat bebas dari kasus korupsi. Status ini bisa diperoleh selama laporan keuangan dilengkapi data yang lengkap dan jelas.

"Harus dibedakan antara pelampiran akutansi audit dibandingkan investigasi kasus korupsi," kata Chatib usai memimpin Rakerna Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2014, Jumat (12/9).

Puluhan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) berhasil mendapatkan opini baik. Sebanyak 83 LKKL menjdapatkan opini Wajar, terdiri dari 65 LKKL mendapat opini wajar tanpa pengecualian (unqualified) dan 18 LKKl mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (qualified).

Dibandingkan tahun lalu, jumlah LKKL yang mendapatkan opini WTP meningkat signifikan. Pada tahun 2006 hanya 7 LKKL yang berhak menyandang status WTP.

Sedangkan jumlah LKKL yahng mendapatkan Opini Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) dilpaorkan menurun. Pada tahun 2006 sebanyak 36 LKKL terdata sebagai disclaimer. Pada tahun 2013 hanya 3 LKKL yang mendapat Opini Tidak Memberikan Pendapat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika