REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla telah memberikan sejumlah opsi postur kabinet kepada presiden terpilih Joko Widodo. Namun, opsi-opsi tersebut tampaknya tak akan digunakan. Sebab, ada kemungkinan jumlah kementerian dalam kabinet Jokowi tak ada perubahan dari pemerintahan sebelumnya, yakni 34 kementerian.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Nasdem, Sugeng Suparwoto mengatakan postur kabinet tetap dipertahankan agar target pemerintahan ke depan bisa tercapai.

"Ini bukan soal ramping atau tidak, melainkan efektifitas dan efisiensi pemerintahan untuk meraih tujuannya," katanya, Ahad (14/9).

Ia mengatakan tak ada persoalan kabinet ramping atau tidak selama bisa bekerja secara efektif dan profesional. Bahkan mungkin bisa menghemat anggaran.

"Kalau pun ramping itu dapat menghemat anggaran, namun tidak signifikan menjalankan program, itu sama saja kabinet gagal," katanya.

Menurutnya, jika kabinet dirampingkan ada banyak pertimbangan. Termasuk mekanisme yang bisa ditempuh oleh pemerintahan Jokowi-JK. Yang jelas, lanjutnya, pemerintahan baru ingin menempatkan orang-orang profesional untuk terjun ke lapangan, bukan hanya bekerja di balik meja.

Sebelumnya, Tim Transisi sempat memberikan opsi postur kabinet berjumlah 26 kementerian, 27 kementerian, dan terakhir tetap mempertahankan postur yang ada, yakni 34 kementerian. Jokowi kini tengah mendalami opsi terakhir itu. Tim Transisi hanya menganalisis program serta postur kabinet ideal. Rencananya, Jokowi baru akan mengumumkan jumlah kabinet yang dipilihnya pada pertengahan September ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika