REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Dosen Ilmu Politik pada FISIP Universitas Airlangga (Unair), Haryadi mengatakan komposisi kabinet Jokowi yang didominasi dari kalangan profesional murni (non-parpol) memperlihatkan agar kabinet tidak terlalu tersandera oleh kepentingan partai politik.
"Meskipun didominasi 18 dari kalangan profesional murni, tetapi jangan lupa, mereka yang berasal dari parpol pun harus melepaskan jabatan struktural di partainya. Misalkan, ketua umum partai harus melepaskan jabatan tersebut ketika terpilih sebagai menteri," tutur Haryadi kepada Republika, Senin (15/9).
Sejak awal menurutnya, Jokowi mengatakan semi-zaken kabinet atau kabinet ahli. Dalam artian, menteri yang berasal dari kalangan partai politik pun adalah orang yang profesional.
Apalagi, Jokowi pun sudah menyatakan koalisi tanpa syarat. Artinya, otoritas sepenuhnya berada di tangan Jokowi. Dalam hal ini, partai menyerahkan beberapa nama yang pantas menduduki kriteria menteri. Lalu, Jokowi akan memilih sesuai dengan kriteria yang telah ia tetapkan.
Haryadi berpendapat, formasi 34 kementerian tersebut diduga terkait dengan anggaran APBN yang sudah diketok. Karenanya dalam komposisinya, Jokowi menyebutkan terdapat sebagian kementerian tetap sesuai amanat undang-undang, ada yang berubah penyebutan nama kementerian, dan adapula yang baru.
Selain itu menurutnya, formasi 34 kementerian ini jauh lebih ramping dari formasi 34 kementerian pada kabinet Susilo Bambang Yudhoyono. Karena struktur kabinet sekarang, ujar dia, terdapat ego sektoral dan tidak terkonsolidasi antara satu kementerian dengan yang lainnya. Di internal kementerian sendiri saat ini menurutnya, begitu banyak jabatan yang tumpang tindih.
Sementara pada kabinet Jokowi ke depan tuturnya, kementerian akan terkonsolidasi dan akan ada pembenahan di internal kementerian. Bahkan dari sekian banyak wakil menteri, yang dipastikan terdapat wakil menteri adalah kementerian luar negeri.
"34 kementerian Jokowi jauh lebih ramping dari 34 yang dulu. Kabinet Jokowi tidak akan terfragmentasi sendiri," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika