REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar pemilihan kepala daerah secara langsung tetap dijaga dan dipertahankan. Sikap ini menurut Direktur Eksekutif Indobarometer, Muhammad Qodari bisa mempengaruhi pandangan Demokrat di DPR dalam menyikapi RUU Pilkada.

Ia menjelaskan, sebagai produk dari pemilihan langsung, SBY mengetahui betul bias dan dampak jika pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD. "Mungkin sekali Demokrat akan mengubah arahnya, kita tunggu saja. SBY pada posisi yang ambigu sebetulnya,'' tutur dia kepada ROL, Senin (15/9).

Ambigu, dalam artian mendukung pilkada secara langsung dalam konteks pemerintah. Namun sebagian lagi mendukung pemiihan DPRD dari sisi partai.

Ia menambahkan, hal tersebut menimbulkan dualisme dalam tubuh Demokrat sehingga Demokrat memerlukan waktu untuk menetukan sikapnya terkait RUU Pilkada.

Hal serupa disampaikan oleh pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Noor. Ia mengatakan pernyataan SBY tentang RUU Pilkada tersebut akan berpengaruh terhadap cara pandang Demokrat dalam menyikapi polemik RUU pilkada yang sedang berkembang.

"Ini kan jalan tengah. Karena sebagai posisi penyeimbang. Namun Opsi lain yang ditawarkan SBY seperti mau menghabisi kubu PDIP di level provinsi," ujar Firman Noor saat dihubungi Republika Senin (15/9).

Sebelumnya, SBY mengatakan bahwa ia tetap mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung. Adapun opsi lain yang ditawarkan yaitu Gubernur dipilih melalui DPRD namun Wali Kota dan Bupati tetap dipilih secara langsung. Pernyataan SBY ini diunggah di Youtube pada minggu malam oleh Saara Demokrat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika