REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Kajian Trisakti (Pusaka Trisakti) mengusulkan nama 'Kabinet Trisakti' untuk pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Tujuannya, agar menteri tidak lepas dari semangat melompat untuk membangun kemandirian bangsa yang saat ini makin tak tentu arah.
"Pemberian nama 'Kabinet Trisakti' untuk menegaskan tekad kemandirian pemerintahan Jokowi-JK," kata Ketua Pusaka Trisakti Rian Andi Soemarno di Jakarta, Rabu (17/9).
Ia mengatakan, Pusaka Trisakti sependapat dan satu pemikiran dengan keputusan Jokowi-JK soal postur kabinet menjadi 34 menteri. Karena sudah tidak ada cukup waktu untuk memikirkan tahapan yang dilakukan ketika melakukan perampingan sebuah organisasi.
"Postur realistis dan rasional. Negara Indonesia ini luas dengan kompleksitas permasalahan ekosospolkultural menjadi prioritas dalam Nawacita untuk segera diwujudkan. Bisa bayangkan proses pembubaran deppen saja dulu memerlukan waktu dua tahun yang dimulai dari sosialisasi, reorganisasi, reorientasi, pemantapan hingga pelaksanaan. Setiap tahapan tersebut memerlukan minimal 4-6 bulan," ujar Rian
Menurut Rian, rakyat saat ini menaruh harapan besar pada duet Jokowi-Kalla. Agar mereka segera memusatkan energi dan dan upaya untuk mewujudkan kebijakan yang langsung dapat dirasakan oleh publik dan dunia usaha.
Apalagi di tengah warisan pemerintahan SBY di sektor ekonomi. Seperti defisit APBN, subsidi yang salah sasaran, nilai tukar rupiah yang jebol, korupsi masif hingga reformasi birokrasi yang tidak berjalan.
Menurutnya, reformasi birokrasi yang menguntungkan publik itu bukan dengan menambah beban administrasi melalui pembubaran kementerian. Tapi bagaimana kementerian yang sudah ada melakukan perubahan pola pikir dan mental. Serta merapikan koordinasi antarkementerian sehingga tidak terjadi tumpang tindih regulasi seperti sekarang.
"Perubahan mentalitas birokrasi dari dilayani menjadi melayani, dari siput ruwet menjadi kuda cepat praktis dan dari garong menjadi akuntabel,"jelasnya.