REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pengamat ekonomi Universitas Maranatha Bandung Evo S. Hariandja mengatakan Joko Widodo, capres terpilih, harus bersikap tegas terkait dengan kebijakan mobil murah ramah lingkungan (low cost green car/LCGC) yang merupakan warisan kebijakan dari pemerintahan sebelumnya.

"Kalaupun ada perbedaan pendapat antara Jokowi dan Jusuf Kalla, yang memegang kendali adalah Jokowi. Kalau Jokowi memerintahkan para menterinya untuk menghentikan program LCGC, mereka harus melaksanakan," kata Evo S. Hariandja dihubungi dari Jakarta, Kamis.

Sejak program LCGC diluncurkan, kata dia, memang ada perbedaan sikap antara Jokowi dan JK. Sebagai Gubernur DKI Jakarta, saat itu Jokowi menolak program tersebut karena dinilai akan menambah jumlah mobil dan memperparah kemacetan di Ibu Kota.

Sementara itu, JK merupakan salah satu tokoh yang mendukung program tersebut. Pada salah satu kesempatan, JK mengatakan, "Jangan ada diskriminasi bagi orang-orang yang baru bisa membeli mobil murah sehingga Jakarta seolah-olah hanya untuk orang kaya."

Evo mengatakan bahwa perbedaan persepsi antara calon presiden (capres) terpilih dan calon wakil presiden terpilih, Jokowi dan JK, jangan sampai menghalangi pemerintahan yang baru nanti mengambil sikap terhadap program LCGC.

"Jokowi bisa saja mengeluarkan inpres atau keppres yang memerintahkan Menteri Perdagangan, Kepala BKPM, dan Menteri Perindustrian untuk membatalkan program tersebut," tutur pengajar Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (ITB) itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika