REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kedaulatan pangan dinilai menjadi salah satu kebijakan staregis bagi pemerintahan Jokowi-JK lima tahun mendatang. Implementasi kedaulatan pangan akan memberi berbagai dampak positif, seperti meningkatkan nilai tambah petani, mengurangi kemiskinan dan pengangguran terutama di pedesaan.
Strategi apa yang bisa diterapkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, Guru Besar Pertanuan Universitas Syiah Kuala, Prof Dr Abubakar Karim menyatakan harus ada penambahan lahan pertanian, dengan menambah luas lahan atau kepemilikan petani menjadi 9-10 hektar hingga tahun 2019. ''Ini membutuhkan evaluasi tata ruang, pemanfaatan lahan terlantar, termasuk landreform. Landreform menjadi elemen penting disini,'' kata Abubakar.
Peningkatan produksi pertanian, termasuk holtikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan. Untuk pertanian membutuhkan dukungan irigasi dan pupuk bersubsidi yang memadai. Ini berarti harus ada pembangunan waduk baru dan pabrik pupuk baru yang proporsional.
Untuk memenuhi kebutuhan daging dalam negeri, misalnya, sudah saatnya dikembangkan kawasan peternakan di berbagai daerah. Soal bibit, Abubakar optimistis bahwa peternak lokal sanggup memenuhi kebutuhan. ''Peternak harus didorong mengembangkan bibit lokal,'' katanya.
Infrastruktur pertanian juga harus diperbanyak. ''Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertanian harus terintegrasi,'' kata Abubakar Salim. Ia memberi contoh pembangunan waduk dan saluran irigasi bisa diintegraskan dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan penyediaan air baku untuk PDAM, sehingga manfaatnya akan optimal.
Produk-produk unggulan di sektor pertanuan juga harus mendapat perhatian khusus. Produk pertanian unggulan di daerah harus ditingkatkan daya saingnya agar mampu berkompetisi dengan produk impor. ''Membangun dan meningkatkan daya saing produk menjadi faktor penting disini,'' kata Abubakar.
Tak kalah pentingnya adalah kemitraan di sektor agribisnis. Perguruan tinggi dan lembaga riset terus didorong untuk melahirkan inovasi, teknologi dan sumber daya dibidang pertanian. Pemerintah memberikan fasilitasi berupa insentif, akses permodalan termasuk dukungan regulasi.
Dalam konteks pembangunan sektor pertanian Abubakar menilai perlu dibentuknya Bank Tani, bank yang khusus memberikan fasilitas dan pembiayaan di sektor pertanian. ''Keberadaan bank tani sangat diperlukan,'' kata Abubakar.
Lantas bagaimana dengan sumber dayanya sendiri. Abubakar mengingatkan bahwa kedaulatan pangan harus didukung sumber daya andal, utamanya di sektor pemerintah. Karena merekalah yang akan membimbing para petani. Dua elemen penting yang mendapat perhatian Abubakar adalah para penyuluh pertanian dan aparat di balai benih. ''Kapasitas mereka harus ditingkatkan,'' katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika