REPUBLIKA.CO.ID,

JAKARTA -- PDI Perjuangan meminta agar jaksa agung di pemerintahan Jokowi-JK dipilih dari kalangan eksternal lembaga tersebut. Sebab perlu ada terobosan membenahi sistem birokrasi dan sosok baru yang berani menangani kasus korupsi.

Ketua DPP PDIP Eva Kusuma Sundari mengatakan, permintaan itu juga ia dengar dari internal kejaksaan agung. Mereka ingin ada pihak yang bisa merapihkan sistem di sana. Menurutnya memang perlu perombakan drastis terhadap reformasi kultur dan mental.

"Jokowi-JK harus memilih jaksa agung yang tepat. Dia harus paham kebutuhan internal dan keinginan masyarakat agar penegakan kasus korupsi produktif. Kalau dari luar, bisa lebih segar," kata Eva saat dihubungi Republika, Ahad (21/9).

Eva melanjutkan, kejaksaan agung cenderung kalah produktif di bandingkan KPK. Padahal masyarakat ingin juga sejumlah kasus yang mereka ajukan terlayani. Dengan adanya jaksa dari luar, justru ada pembaharuan sistem, sedangkan orang dalam dinilai meragukan.

Sedangkan dari dalam, ia mengakui, banyak orang yang berpotensi, namun hanya dari sisi kepangkatan, belum ada prestasi luar biasa.

"Jokowi-JK harus menentukan jaksa agung secara selektif supaya integritas kejaksaan meningkat," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika