REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sedikitnya ada dua alasan di balik pembentukan kabinet berideologi kerakyatan oleh presiden terpilih Joko Widodo. Pertama, kata pengamat politik UGM Arie Sudjito, kabinet kerakyatan dibentuk untuk menangkal imej Joko Widodo sebagai boneka dan pro asing.

Kedua, Jokowi ingin membuktikan jika dia beserta kabinetnya memiliki kekuatan untuk bergaining dengan asing. "Ini dua tantangan yang ingin dibuktikan Jokowi di awal pemerintahannya," kata Arie, Selasa (23/9).

Ideologi kerakyatan, menurut dia, melekat erat pada citra Jokowi sebagai pemimpin. Karena itu, ikon kerakyatan ini harus tercermin di dalam kabinet.

Prosesnya berjalan mulai dari memilih menteri dan pejabat lainnya, menyusun program, hingga implementasinya. Jadi, kata Arie, Jokowi tidak hanya sebatas bicara kerakyatan, tetapi akan membuktikannya di dalam pemerintahannya mendatang.

Jika Jokowi mampu melewati tantangan ini, Arie berpendapat ia akan bisa menjaga stabilitas kekuasaan dari goyangan kelompok Gerindra dan PKS. Apalagi, pemerintahan mendatang akan diawasi ketat publik, terutama mereka yang selama ini berharap banyak dari Jokowi.

Kabinet berideologi kerakyatan, menurut Arie, juga merupakan perwujudan dari prinsip dan filsafat tri sakti yang dikemukakan mantan presiden Sukarno. Tri sakti mencakup berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkperibadian secara budaya dan sosial.

Ikuti informasi terkini seputar sepak bola klik di sini

Ikuti Whatsapp Channel Republika