REPUBLIKA.CO.ID, DUBAI -- Iran dan Arab Saudi mengadakan pertemuan tingkat menteri luar negeri pertama mereka sejak keterpilihan Presiden Hassan Rouhani pada 2003, kata media resmi Iran, mengisyaratkan kemungkinan pencairan dalam hubungan dingin di antara kekuatan Teluk bersaingan itu.
Iran dan kerajaan Saudi terlibat dalam persaingan pahit bagi pengaruh di wilayah itu, terbukti dalam perjuangan politik dan militer di Suriah, Irak, Libanon, Bahrain dan Yaman.
Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif sesudah bertemu di New York dengan timpalan Saudi-nya, Pangeran Saud al-Faisal, menyatakan pembicaraan itu dapat mengarah ke peningkatan hubungan.
"Mitra Saudi saya dan saya percaya bahwa pertemuan ini akan menjadi halaman pertama bab baru dalam hubungan dua negara kami," kata kantor berita resmi Iran IRNA mengutip keterangan Zarif.
"Kami berharap bahwa bab baru ini akan membangun perdamaian dan keamanan kawasan dan dunia serta melindungi kepentingan negara Muslim di seluruh dunia," katanya.
IRNA melaporkan bahwa Pangeran Saud, dalam rujukan ke kemajuan kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah, menyatakan menyadari kerawanan keadaan tersebut.
"Kami menyadari kepentingan dan kepekaan kemelut itu dan kesempatan di depan kami. Kami percaya bahwa dengan menggunakan kesempatan berharga ini dan menghindari kesalahan pada masa lalu, kami dapat menangani kemelut itu dengan berhasil," katanya.
"Kedua negara ini berpengaruh di kawasan itu dan kerjasama di antara mereka akan memiliki hasil jelas pada pembentukan keamanan kawasan dan dunia," katanya.
Sementara itu, Zarif dalam pertemuan dengan Kepala Palang Merah Komite Rakyat Terluka dan Hilang Peter Moore menyatakan Iran menyambut prakarsa membantu rakyat Irak dan Suriah.
Ia mengacu pada kekhawatiran tentang perluasan tindak pidana oleh "teroris" di wilayah tersebut, dengan mengumumkan kesiapan Iran meningkatkan kerja sama dengan Palang Merah Internasional (ICRC) untuk membantu Irak dan Suriah.
Ia mengatakan penguatan kerjasama dwipihak dan tripihak antara pejabat Iran, ICRC dan pejabat terkait Irak atau Suriah diperlukan berdasarkan saat ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika