REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyatakan siapa saja dapat menjadi bupati, wali kota, gubernur bahkan presiden tanpa melihat suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA).

Jokowi mengatakan hal tersebut terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan massa Front Pembela Islam (FPI) yang terdiri atas ratusan orang di Depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu siang (24/9).

Dalam aksi tersebut, massa FPI menyampaikan penolakannya terhadap pengangkatan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI menggantikan Jokowi.

"Siapa pun bisa jadi bupati, wali kota, gubernur, dan presiden. Apa pun bisa. Saya kira konstitusi kita tidak mengatakan yang demikian itu (SARA)," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat.

Menurut dia, hal yang perlu diingat dalam konstitusi, yakni wakil gubernur akan diangkat menjadi gubernur apabila gubernurnya mengundurkan diri.

"Yang harus diingat adalah konstitusi kita mengatakan bahwa wakil gubernur akan jadi gubernur kalau gubernurnya mengundurkan diri atau yang lain-lainnya," ujar Jokowi.

Sementara itu, terkait unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan orang dari FPI itu, dia mengimbau agar aksi tersebut dilakukan dengan sopan santun.

"Tidak ada komunikasi dengan FPI sebelumnya. Tapi, saya kira demonstrasinya harus santun lah. Jangan sampai terjadi aksi-aksi kerusuhan," tutur Jokowi.

Berdasarkan pantauan di lapangan, sekitar 500 orang melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI sejak pukul 11.00 WIB dan akhirnya membubarkan diri sekitar pukul 14.00 WIB.

Ikuti Whatsapp Channel Republika