REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sama sekali tidak berkeberatan ketika disebut layaknya "preman" oleh salah satu organisasi kemasyarakat Front Pembela Islam (FPI).

"Disebut preman, mungkin benar juga. Saya kan preman resmi (pemerintah, red)," kata Ahok di Jakarta, Rabu, menanggapi isi orasi massa FPI yang menyebutnya bertingkah arogan dan seperti preman.

Ia menjelaskan, dengan kemampuan seperti preman itu membuat dirinya leluasa dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak.

"Tukang parkir, saya gaji sebesar dua kali upah minimum provinsi (UMP) supaya tidak setor ke preman yang sebenarnya, tapi ke pemerintah. Jika ini disebut aksi preman, ya tidak apa-apa, kan untuk kebaikan," ujar mantan Bupati Belitung Timur ini.

Menurut Ahok, fungsi pemerintah mirip dengan preman, hanya saja ia menilai terdapat perbedaan mendasar jika dibandingkan dengan preman yang sering meresahkan masyarakat.

"Bedanya begini, jika kamu ada usaha dan rugi, lantas apakah pemerintah ikut nanggung juga? tentu tidak. Tapi, jika kamu untung maka harus bagi pemerintah sebesar 28 persen. Beda dengan preman, mau untung atau tidak, mana uangnya," kata dia.

Ahok mendapat penolakan keras dari FBI untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo yang terpilih menjadi Presiden RI.

FPI menilai Ahok tidak layak memimpin DKI yang mayoritas beragama Islam dengan mengerahkan massa beranggota sekitar 1.000 orang di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, pukul 11.00 WIB.

Ikuti informasi terkini seputar sepak bola klik di sini

Ikuti Whatsapp Channel Republika