REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana mengatakan akan serius dalam membahas rencana interpelasi terhadap Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Menurut pria yang akrab disapa Haji Lulung itu, aksi unjuk rasa yang digelar oleh FPI dan FUI untuk menolak diangkatnya Ahok menjadi gubernur, membuat ia semakin yakin untuk membahas interpelasi terhadap Ahok.
"Ini sudah jelas bahwa DPRD tidak sendiri, tapi didukung oleh lapisan masyarakat. Hari ini baru FPI, bisa saja besok ada lagi yang bergabung (menolak Ahok)," ujarnya, Rabu (24/9).
Ia melanjutkan, rencananya masalah interpelasi terhadap Ahok akan menjadi agenda utama setelah kelengkapan DPRD resmi ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
"Begitu ada kelengkapan anggota dewan, dan nanti terus kita bikin kelengkapan dewan, kemudian kita dilantik, habis itu baru kita bekerja. Agenda pertamanya adalah interpelasi terhadap Wakil Gubernur," tegasnya.
Politisi PPP itu pun menegaskan, alasan digunakannya hak interpelasi berdasarkan pada kinerja Jokowi-Ahok selama memimpin DKI Jakarta.
Ia menilai kinerja Jokowi dan Ahok selama 2 tahun memimpin Jakarta, tidak memuaskan. Ia mencontohkan, selama dipimpin Jokowi-Ahok penyerapan APBD DKI Jakarta selalu rendah.
"Kinerja apa? Anggaran belanja kita hari ini Rp72 triliun. Penyerapan anggarannya berapa persen? Sampai bulan ini baru 22 persen," katanya.
Haji Lulung juga menyindir program-program Jokowi-Ahok tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, sebaliknya Jokowi-Ahok hanya menambah beban masyarakat Jakarta. Untuk itu, ia merasa tidak ada alasan untuk mempertahankan dan mengangkat Ahok menjadi gubernur.
"Dia cuma naikin pajak dan bikin susah rakyat," ucapnya.
Seperti diketahui, ratusan massa FPI dan FUI menggelar aksi unjuk rasa menolak diangkatnya Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta. Selain itu, FPI juga meminta DPRD untuk membuat panitia kerja pelengseran Ahok.
Ikuti Whatsapp Channel Republika