REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti di Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies Indra Piliang meyakini opsi pilkada secara langsung dalam sidang paripurna DPR akan meraup suara lebih banyak dibanding opsi pilkada melalui DPRD.
"Kemungkinan besar yang akan menang adalah yang mendukung pilkada langsung. Rencana pilkada oleh DPRD itu ditolak oleh kepala daerah seluruh Indonesia. Sedangkan kepala daerah adalah kekuatan politik utama di daerah, bukan parpol. Artinya, sebagai fakta politik sedang menjadi lawan bagi siapa pun anggota dewan yang memilih opsi pilkada oleh DPRD," kata Indra di Jakarta, Rabu (25/9).
Menurut politisi Golkar yang memilih mendukung pilkada secara langsung itu, saat ini partai politik sulit mengontrol anggota dewan menjelang masa akhir anggota DPR periode 2009-2014.
Bagi anggota DPR yang sudah tidak terpilih lagi pada periode berikutnya, kata Indra, tidak punya kepentingan untuk mendukung suara partainya.
"Saat ini partai sulit mengontrol anggota dewan. Sekarang sebetulnya yang ada di DPR itu bukan pertarungan Koalisi Merah Putih dengan Jokowi, tetapi pertarungan anggota dewan. Karena mereka punya kepentingan sendiri-sendiri," ujar Indra
"Yang bisa dikontrol oleh partai itu anggota DPR yang terpilih lagi. Golkar hanya bisa kontrol 50 persen anggotanya yang terpilih lagi, sisanya tidak. Sudah ada yang suarakan akan pilih langsung. Melihatnya yakni dari siapa yang tidak terpilih lagi dan kemarin berjuang untuk Jokowi-JK, pasti akan pilih Pilkada secara langsung," katanya.
Ia menambahkan, ada kemungkinan juga bagi anggota DPR yang terpilih lagi dari partai Koalisi Merah Putih akan memilih abstain, karena sesungguhnya ia ingin mendukung Pilkada secara langsung.
"Ini real politik sekarang. Mereka pilih langsung, tapi mereka tidak mau berdiri depan publik karena mereka terpilih lagi," kata Indra.
Ikuti Whatsapp Channel Republika