Jumat 26 Sep 2014 18:40 WIB
Pilkada Lewat DPRD

Demokrasi Disandera Oligarki Parpol

Rep: Elba Damhuri/ Red: Joko Sadewo
  Sejumlah aktivis dari Koalisi Kawal RUU Pilkada menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/9).  (Republika/Wihdan)
Sejumlah aktivis dari Koalisi Kawal RUU Pilkada menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/9). (Republika/Wihdan)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -– Demokratisasi yang berlangsung lebih dari 15 tahun kini justru mengalami kemunduran. Ini terjadi akibat sikap mayoritas anggota DPR yang mengesahkan RUU Pilkada dengan menarik pemilihan kepala daerah dalam otoritas DPRD.

Sosiolog UGM Arie Sudjito mengatakan sikap para politisi di Senayan yang mengambil alih hak konstitusional rakyat menyebabkan semakin elitisnya demokrasi. “Alih-alih bukan demokrasi substansial yang diwujudkan justru elitisasi prosedur demokrasi,” kata Arie, Jumat (26/9).

Menurut Arie, para politisi Senayan tidak memikirkan dampak yang akan ditimbulkan pilkada oleh DPRD yang begitu besar. Cara pemilihan lewat DPRD ini akan menyuburkan praktik korupsi.

Dampaknya, jelas dia, DPRD dan kepala daerah tidak menutup kemungkinan memanfaatkan APBD untuk ajang berburu rente. Yang lebih mengkhawatirkan, makin tertutupnya akses masyarakat mendapatkan hak dipilih menjadi pemimpin daerah melalui mekanisme calon independen. Kekuasaan makin eksklusif sebagai kawasan otoritas parpol.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement