REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komite I DPD RI, Paulus Yohanes Sumino, mengatakan 10 syarat yang diajukan Partai Demokrat dalam mendukung Pilkada langsung sengaja diatur sebagai alasan akhirnya memutuskan walk out. Menurutnya, itu sebagai sikap politik Demokrat yang tidak menginginkan terlibat setuju dan tidak setuju dalam dua opsi RUU Pilkada.

"Tidak jelas sikap politik Demokrat untuk walk out. Itu permainan politik dan kesengajaan Demokrat. Padahal Demokrat tahu persis, dengan itu akan dimenangkan oleh Koalisi Merah Putih," tutur Senator asal Papua ini kepada Republika, Jumat (26/9).

Ia mengatakan, keputusan untuk walk out adalah pilihan politik. Dalam mekanismenya, ketika Demokrat walk out akan mengakibatkan koalisi Merah Putih menang itu pun adalah resiko politik yang dibuat oleh Demokrat sendiri.

Bahkan menurut Paulus, dari 10 syarat partai tersebut, 9 catatan sudah terakomodir baik dalam pasal RUU Pilkada. Hanya saja, poin untuk dilakukannya uji publik belum masuk dalam pasal. Ia menambahkan, syarat uji publik tersebut sudah dibahas sebelumnya namun belum dimasukkan.

Di samping itu menurutnya, kriteria untuk membuat uji publik tidak mudah. Apalagi tuturnya, belum ada pengalaman dengan uji publik sehingga batasan untuk menormakannya tidak mudah. Terutama menyangkut sisi pribadi bakal calon, seperti sejarah hidup, masalah keluarga, dan isu pribadi seseorang.

"Uji kelayakan sudah ada, namun uji publik harus terbuka dan masyarakat memberi penilaian. Sementara itu gak dikasih masuk," lanjutnya.

Namun demikian tuturnya, baik Pilkada langsung maupun oleh DPRD memiliki landasan konstitusional yang sah. Karena itu, sikap DPD adalah mari menguji selama beberapa tahun ke depan Pilkada oleh DPRD ini dalam Pilkada serempak, ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika