REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengingatkan PDI Perjuangan dan pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) untuk tidak mengobral jatah kursi kabinet ke koalisi Merah Putih.
Partai pengusung Jokowi-JK sebaiknya fokus merancang agenda pemerintahan yang berpihak kepada rakyat. "Jangan lagi obral-obral menteri," kata Wasekjen DPP PKS, Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (1/10).
Menurutnya, soliditas koalisi Merah Putih dengan jumlah suara mayoritas di parlemen bukan alasan bagi Jokowi-JK khawatir. Apalagi soliditas itu justru bagus bagi demokrasi.
Sebab parlemen bisa lebih efektif mengontrol dan mengawasi kebijakan pemerintah. "Bagus bagi demokrasi karena ada check and balances yang ideal," ujarnya.
Fahri mengatakan dominasi koalisi Merah Putih di parlemen bukan ancaman bagi eksistensi pemerintahan Jokowi-JK. Karena sistem presidensial tidak memungkinkan parlemen untuk menjatuhkan presiden. Namun justru memberi ruang besar bagi presiden menjalankan pemerintahan.
Fahri mencontohkan presiden bisa mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) jika tidak setuju dengan undang-undang yang disahkan DPR.
Presiden juga masih bisa menggunakan APBN tahun sebelumnya jika RAPBN yang diajukan pemerintah dijegal parlemen. "Kami (parlemen) tidak bisa membubarkan pemerintah. Pemerintah bisa jalan sendiri," ujarnya.
Partai pengusung Jokowi-JK diminta agar fokus merealisasikan janji kampanye. Sebab, menurut Fahri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah memberi ruang fiskal yang besar kepada Jokowi-JK.
"Dia harus terima kasih pada SBY yang sudah beri ruang fiskal sangat besar. Sehingga pemerintah bisa langsung bekerja dengan APBN terbesar," kata Fahri.
Sebelumnya Sekjen DPP PDIP, Tjahjo Kumolo mengatakan partainya rela berbagi jatah kursi kabinet jika Demokrat dan partai lain mendukung mereka dalam pemilihan calon ketua DPR dan perppu pilkada.
"Kami sudah meyakinkan partai lain. Kami siap mengurangi jatah kami (di kabinet)," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika