REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengesahan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan mekanisme melalui DPRD dianggap akan menguntungkan Koalisi Merah Putih (KMP). Dengan hal itu, KMP diprediksi dapat menyapu bersih pilkada di 34 provinsi di Indonesia.
Menanggapi prediksi tersebut, presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) optimistis hal demikian tidak akan menghambat kinerja pemerintahannya. Ia menekankan pemerintahannya tetap dapat berjalan efektif, meski kelak banyak ketidaksinkronan antara pemerintah pusat dan daerah.
"Semua partai juga pasti punya ambisi demikian, itu hal biasa dalam politik. Tidak akan mengganggu. Di Solo juga saya mengalami begitu gak masalah," ujar Jokowi di Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta di Taman Suropati, Jakarta Pusat, Rabu (1/10).
Ia menambahkan program-program kerja yang ia miliki tidak akan terhambat oleh kepala-kepala daerah yang berasal dari KMP. Selain itu, menurut politisi PDI-P ini sudah ada upaya antisipasi secara politik yang dipersiapkannya. "Adalah itu kan urusan politik, pasti ada," ujar Jokowi.