REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Kondisi kemiskinan di wilayah Lampung dalam dekade terakhir kian terpuruk, baik secara regional (Sumatera) maupun nasional. Semua pihak berharap, wakil rakyat yang duduk di DPRD maupun di DPRD-RI yang baru dilantik, dapat mendongkrak angka kemiskinan di Lampung menjadi sejahtera.
Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila),Yusdiyanto, mengatakan Provinsi Lampung, sangat ironis bila dibandingkan provinsi lain di Sumatera maupun Indonesia bagian Timur dalam tingkat kemiskinan masyarakatnya. "Lampung dekat dengan pemerintahan nasional, tapi penduduknya masih banyak miskin," kata Yusdiyanto kepada //Republika// di Bandar Lampung, Senin (6/10).
Sebagai pintu gerbang pulau Sumatera dan Jawa, ia menyatakan Lampung memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, menjadi modal provinsi ini melesat di tingkat regional maupun nasional. "Jadi apa yang telah diperbuat anggota dewan di pusat dan daerah selama ini, untuk mengangkat kemiskinan di daerah ini," ujarnya mengkritisi.
Menurut dia anggota dewan baik di daerah maupun di pusat menjadi corong atau pintu kebijakan untuk memajukan daerahnya, sehingga kebijakan yang mengarah perbaikan kondisi kehidupan di daerah sepatutnya diperjuangkan, di tingkat pusat. "Anggota legislatif boleh patuh pada partainya, tapi jangan lupa dia dipilih rakyat konstituennya," jelasnya.