REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Pengamat politik Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur, David Pandie mengatakan, diperlukan kekuatanan masyarakat sipil untuk menghentikan praktik oligarki di DPR dan parpol yang merampas hak-hak rakyat.
"Saat ini dibutuhkan masyarakat sipil yang kuat sebagai watchdog untuk mengawasi DPR dan partai politik. Kita harus hentikan oligarki yang sedang menggila yang merampas hak-hak rakyat," kata David Pandie, di Kupang, Senin (6/10).
Pembantu Rektor Bidang Akademik mengatakan, kekuatan masyarakat sipil diperlukan agar pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dapat melaksanakan kebijakan yang berpihak pada rakyat.
Dia menyarankan, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri turun tangan untuk menemui pimpinan parpol Koalisi Merah Putih. Dia diminta membangun komunikasi politik secara langsung.
"Tidak bisa hanya mengandalkan Jokowi untuk melakukan komunikasi politik. Megawati harus sendiri turun untuk membuka komunikasi," katanya.
David sendiri menilai semangat politik yang dipertontonkan Koalisi Merah Putih di Senayan seperti layaknya buldozer yang menggusur-ratakan benda apapun di hadapannya.
"Apa yang dilakukan Koalisi Merah Putih (KMP) di Senayan saat ini seperti layaknya sebuah buldozer. KMP mengandalkan kekuatan politik yang ada untuk menggusur-ratakan lawan-lawan politiknya tanpa lagi menggunakan akal sehat, nurani dan moral politik," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika