REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua PBNU Hasyim Muzadi mengatakan harus ada gerakan rakyat yang mengawasi DPR. Karena kekuasaan parlemen juga berpepengaruh pula pada tatatan eksekutif dan yudikatif.

"DPR selain mengambil hak legislatif secara penuh, seperti anggaran, perundang-undangan, dan pengawasan, juga dapat merekomendasikan seseorang untuk menjabat di posisi lembaga yuidikatif. Antara lain KPK dan MA " ujar Hasyim, Senin (6/10).

Tak hanya itu, katanya, legislatif dapat merasuk ke eksekutif berupa penjatahan menteri sesuai dengan besar kecilnya suatu partai. Ada pembagian jatah menteri oleh partai politik.

"Partai tidak bisa mengontrol kadernya yang duduk di DPR/DPRD. Sehingga wakil rakyat tersebut harus dikontrol oleh rakyat agar semuanya dapat menunaikan janjinya ke rakyat," ujar dia.

Ia mengatakan anggota DPR dapat membuat undang-undang yang merugikan masyarakat. Misalnya UU Migas yang akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

"Karena itu rakyat harus mengawal wakilnya untuk menggunakan wewenangnya sebaik mungkin," kata dia.

Ia berharap generasi penerus bangsa, tokoh nasional, cendekiawan yang jujur dan bersih dapat menjadi motor dari gerakan rakyat mengawal wakil rakyat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika