REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Abraham Liyanto menegaskan  pihaknya tetap konsisten mengusung satu nama untuk calon pimpinan MPR, yakni Oesman Sapta Odang (OSO).

"Kita tetap konsisten, taat dan tunduk pada apa yang diputuskan kemarin. Karena itu tidak melanggar konstitusi," kata Abraham, di komplek parlemen senayan, Jakarta, Selasa (7/10).

Liyanto mengatakan tidak ada nama lain yang diusulkan DPD. Sebanyak perwakilan 33 provinsi menyerahkan keputusan pada sembilan nama calon pimpinan DPD kemarin. Hal itu sudah sesuai dengan Tata tertib (Tatib) DPD.

Menurutnya sebagaimana keputusan ketua kelompok DPD di MPR, Bambang Sadono, mengatakan koalisi mana pun yang menang, DPD tetap dengan satu nama Oesman Sapta. Jika ada senator yang membelot dari itu, menurutnya maka itu tidak sah. Karena konstelasi sudah jelas, hanya mempersoalkan antara dua nama dan satu nama.

Ia menjelaskan dalam rapat gabungan fraksi MPR dan DPD Senin (6/10) malam, 10 fraksi sepakat untuk mengerucutkan satu nama dari sembilan nama calon pimpinan MPR dari DPD. "Setelah DPD mengeluarkan satu nama, mungkin nama tersebut tidak cocok di salah satu koalisi sehingga dipersoalkan," ujarnya.

Ia menyayangkan persoalan nama tidak diprotes dalam sidang gabungan semalam, namun dalam rapat paripurna MPR tadi siang justru Koalisi Merah Putih terutama Golkar mempersoalkan satu nama calon DPD tersebut.

Hingga kini proses lobi dalam koalisi masih alot karena persoalan satu nama calon dari DPD tersebut. Sementara Koalisi Indonesia Hebat, menurutnya sangat menerima dan menghargai keputusan DPD.

Ia menambahkan, DPD bertekad untuk memperjuangkan kepentingan rakyat karena itu menyangkut marwah lembaga. Ia menegaskan DPD tidak berpihak pada golongan partai manapun, melainkan pada rakyat.

"Sebagai negarawan, karena ini hanya menyangkut konflik kepentingan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika