REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasjim Djojohadikusumo tak paham arti demokrasi. Keinginannya untuk menjegal pemerintahan mendatang dinilai akan melawan kesepakatan rakyat.

Dia mengatakan, semua program Jokowi-JK yang akan dijalankan pemerintah merupakan keinginan untuk memajukan bangsa dan memberikan kemakmuran kepada mereka. Jika pihak oposisi yang ingin menjegal kebijakan tersebut, justru akan berhadapan dengan rakyat.

"Dia (Hasjim) kurang paham arti demokrasi," kata JK usai mengisi kuliah umum soal komunikasi nasional di Universitas Gunadharma Depok, Kamis (9/10).

Dia enggan menjawab apakah langkah Hasyim merupakan upaya balas dendam karena kalah dalam pilpres kemarin. Sebab, ia menegaskan, pihak KMP sendiri siap mendukung program yang diusung pemerintah selama dinilai prorakyat.

Menurut dia, Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie sudah memberikan pemahaman kalau pihaknya akan mendukung program pemerintah yang dinilai positif untuk masyarakat. Selain itu, selama 10 tahun pemerintahan SBY sangat hargai demokrasi.

"Tidak akan ada program yang dijegal dan ditolak DPR. Tidak akan terjadi apa-apa," ujar dia. Menurut dia, isu akan terjadinya pemakzulan terhadap presiden dan wakil presiden juga tak akan terjadi.

Dengan komitmen dari parlemen untuk mendukung pemerintah, dan upaya Demokrat serta Presiden SBY membangun suasana demokratis di negara ini, menjadi acuan pemerintah mendatang. Sebelumnya, Hasjim menyatakan, akan menghambat pemerintahan Jokowi-JK. Ia menyinggung dugaan kasus korupsi bus transjakarta ketika mantan Wali Kota Solo itu masih menjabat sebagai Gubernur aktif di DKI Jakarta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika